Beberapa Permasalahan Peternakan

Oleh: Urip Santoso


DUNIA peternakan di Indonesia dihadapkan kepada kendala-­kendala yang berat yang harus segera diatasi dalam menghadapi tantangan era pasar bebas. Pertama, belum dapat dicapainya standar gizi nasional sebesar 6 gram protein hewani asal ternak per hari per orang. Kedua, produktivitas ternak masih rendah serta angka kematian ternak yang relatif masih cukup tinggi. Ketiga, belum dapat dimanfaatkannya peluang ekspor ternak dan hasil ternak dalam upaya peningkatan penerinnaan devisa dan penciptaan lapangan kerja baru. Keempat, kerugian yang diderita akibat penurunan mutu dan kerusakan hasil‑hasil peternakan karena penanganan yang kurang tepat. Kelima. belum dimanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal karena kurangnya minat instansi dan masalah-­masalah lainnya yang terkait, di antaranya kurangnya tenaga teknis terampil. ketersediaan teknologi tepat guna dan lain-­lain. Keenam, lemahnya kelembagaan dan posisi peternak. Ketujuh. adanya tuntutan agar pengelolaan peternakan dapat memperhatikan masalah lingkungan yang dihasilkannya. Permasalahan‑permasalahan tersebut harus segera diatasi guna menghadapi era otonomi daerah dan era pasar bebas.

Standar gizi
Dalam kaitannya dengan masalah program gizi di Indonesia, maka ditemukan empat masalah utama, yaitu kurangnya kalori‑protein (KKP), kekurangan vitamin A, anemia karena kekurangan zat besi, dan gondok endemik karena kekurangan yodium.
Tahun 1996 tingkat konsumsi telur rakyat Indonesia mencapai 3,1 kg/kapita/tahun, sedangkan tingkat konsumsi daging baru mencapai 5,316 kg/kapita/tahun. Ini tentunya masih belum mencapai standar gizi yang dicanangkan yaitu untuk telur sebanyak 3,4 kg, daging 10 kg dan susu 6/ kg/kapita/tahun atau setara dengan 6 gram protein asal ternak/kapita/hari.
Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan konsumsi telur dan daging unggas penduduk Indonesia. Terjadi peningkatan konsumsi produk unggas yang cukup berarti. Sedangkan konsumsi daging sapi pada tahun 1998 diperkirakan sebesar 0,416 kg/kapita/tahun.
Tabel 1. Konsumsi telur dan daging unggas (kg/kapita/tahun) di Indonesia

	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Telur	1,8	2,2	2,3	2,3	2,4	2,2	2,3	3,1
Daging	2,0	2,7	2,9	3,4	3,7	4,2	4,4	4,9

Sumber: Poultry Intemational (1999)
Hasil analisis Susunas (BPS) pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa untuk mencapai konsumsi asal ternak sebanyak 5 g/kapita/hari adalah golongan dengan pengeluaran sebesar Rp, 30.000 ‑ Rp. 40.000/bulan/kapita. Apabila in! Dipetakan terhadap masyarakat waktu itu temyata bahwa jumlah penduduk yang mampu mengkonsumsi protein hewani asal ternak di atas 4,5 g baru mencapai 5,49% di pedesaan dan di perkotaan atau secara nasionai baru mencapai 17,96%. Menurut Santoso (1996) bahwa untuk mengkonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan gizinya, maka masyarakat  Bengkulu pada tahun 1995 harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 68,978,‑/kapita/bulan. Jlka sebuah keluarga  mempunyai 4 anggota saja maka untuk kebutuhan pangannya diperlukan uang sebesar Rp. 275.941,‑. Hasil perhitungan ini dapat dipaslikan tidak sesuai lagi untuk tahun 2000. Jika kita perhitungkan bahwa kenaikan biaya tersebut tiga kali lipat, make untuk memenuhi kebutuhan gizinya diperlukan uang sejumlah Rp. 206.955,75/kapita/bulan untuk tahun 2000.  Hasil perhitungan tahun 2000 ini tentu saja sudah tidak sesuai lagi untuk tahun 2009. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika di masa krisis ekonomi ini banyak penyakit yang timbul disebabkan oleh kekurangan gizi. Dalam jangka panjang hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas generasi penerus.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan konsumsi protein asal ternak dalam tahun­ tahun terakhir ini adalah sangat sulit, mengingat tingkat pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia menurun drastis. Pada kondisi seperti ini, opini masyarakat bahwa produk ternak adalah barang mewah barangkali semakin tajam. Untuk itu, haruslah dicari langkah‑langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat bawah, bukan para pejabat. Langkah pertama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah Indonesia dengan mengupayakan stabilitas politik dan konsistensi perundang‑undangan dan pelaksanaannya di lapangan tanpa pilih kasih. Apabila hal ini sudah dapat diatasi, barangkali perbaikan sektor ekonomi adalah ‘,ngkah berikutnya yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru, perundang‑undangan yang jelas dan tegasdalam pelaksanaannya serta. efisiensi kerja yang tinggi. Dengan cara ini diharapkan tingkat pendapatan dan pemerataannya dapat meningkat. Selain tingkat pendapatan yang harus ditingkatkan, juga peningkatan efisiensi usaha di sektor peternakan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal ini tentunya menyangkut semua pihak yang             terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat peternak. Dengan fingginya efisiensi usaha, maka diharapkan tingkat            keuntungan peternak dapat memadai tetapi dengan harga produk ternak yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Pacia kenyataannya, pada tahun 1998‑2000 ini meskipun harga produk ternak cukup mahal, namun peternak tidak dapat memetik keuntungan yang memadai dan bahkan merugi sehingga banyak peternakan yang gulung tikar. Hal ini disebabkan disamping harga sarana produksi yang tinggi, juga dikarenakan daya beli masyarakat menurun.
Usaha lain untuk dapat meningkatkan pemerataan gizi adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Upaya tersebut harus dibarengi dengan contoh yang nyata. Seorang yang memiliki pengetahuan, kadang kala enggan melakukan hal yang diketahui itu meskipun ia tahu bahwa hal itu baik. Contoh nyata, misalnya, seorang sariana peternakan yang telah mempelajari fungsi produk ternak bagi kesehatan tubuhnya, temyata ia belum mau minum susu atau makan telur meskipun penghasilannya memadai untuk mengkonsumsi produk tersebut. Seorang dokter, misdlnya, ia mengetahui bahwa rokok itu mengandung nikotin yang berbahaya bagi paru‑parunya, pun ada pula yang kecanduan rokok. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi harus pula diimbangi oleh langkah lain, yaitu usaha peningkatan kesadaran gIzi. Kampanye gizi memang perlu, namun harus dibarengi dengan contoh dari para pakar yang bergerak di bidang gizi dan peternakan, disusul oleh masyarakat yang usahanya di bidang gizi dan peternakan. Kampanye gizi dapat meluruskan kembali informasi‑informasi yang kusut tentang produk ternak khususnya telur dan daging. Informasi inilah yang menyebabkan orang yang finggi pendapatannya pun menjadi takut mengkonsumsi produk tersebut. H~l ini tentu saja mengurangi daya serap pasar.
Ringkasnya, bahwa untuk mengatasil kekurangan konsumsi gizi itu dapat dilakukan usaha‑usaha antara lain : 1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan; 2. Melakukan kampanye gizi, sehingga masyarakat sadar gizi; 3. Melakukan efisiensi usaha dan perbaikan kebijakan untuk membuat patokan harga produk ternak yang menguntungkan semua pihak tanpa membebani konsumen.
Peluang ekspor
Peluang ekspor ternak dan hasil ternak sebenarnya besar. Namun untuk mampu menembus pasar intemasional diperlukan beberapa perubahan. Faktor pertama adalah mutu dari produk yang dihasilkan. Mutu harus memenuhi syarat yang diajukan oleh negara pengimpor. Pada saat ini selera antara konsumen dalam negeri dan luar negeri berbeda, sehingga jika akan diekspor diperlukan adanya beberapa perubahan dalam manajemen peternakan di Indonesia. MisaInya saja, produk daging ayam yang bobot hidupnya berkisar antara 1‑2 kg/ekor di dalam negeri, harus diseragamkan menjadi 2 kg bobot hidup sesuai dengan keinginan Negara pengimpor. Demikian pula mengenai bentuk harus yang disukai konsumen luar negeri. Misalkan adalah sulit bila kita mengekspor ayam beku dalam bentuk utuh ke Jepang. Disamping Indonesia belum mampu bersaing dalam hal harga dengan Amerika, juga karena Jepang lebih suka mengimpor ayam dalam bentuk potong­-potongan atau yang sudah siap dimasak.
Masalah higienis produk ternak juga sudah saatnya diperhatikan, jika diinginkan Indonesia memasuki era ekspor. Selama ini hal tersebut kurang diperhatikan oleh peternak Indonesia. Oleh karena itu, harus juga dilakukan perubahan besar dalam tatalaksana pemeliharaan ternak agar memenuhi standar kesehatan yang diinginkari. Dalam kondisi ini, petemalk lebih baik membentuk suatu asosiasi agar diperoleh tingkat efisiensi yang optimal, atau dapat pula melakukan kemitraan dengan pengusaha besar. Apabila diperlukan, kebijakan peternakan di Indonesia perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan peternakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu, perlu diperhatikan pula tingkat harga di negara tersebut, dan kemudian dibandingkan dengan biaya produksi, transportasi, biaya  keluar dan masuk dan lain­ lain. Demikian pula perlu dilihat tingkat harga negara­ negara lain yang mengekspor hasil ternak ke negara tersebut. Dengan demikian  bisa diperhitungkan tingkat harga yang menguntungkan. Jangan sampai mengekspor ternak malah rugi.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesinambungan ekspor dan konsistensi terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Hal ini penting untuk menjaga tingkat kepercayaan negara tersebut kepada negara pengekspor. Memang selama ini Indonesia telah membuat gebrakan‑gebrakan untuk mengekspor ternak dan hasil ternak. Akan tetapi kesinambungannya, belum bisa dibanggakan. Tampaknya. ekspor tersebut hanya merupakan strategi saja agar harga di dalam negeri fidak jatuh. Sebagai contoh, bulan Oktober 1987 mengekspor te!ur segar ke Singapura can Hongkong. Bulan Nopember 1987 mengekspor DOC Parent Stock ke Malaysia, bulan Desember 1988 telah dilakukan ekspor anak ayam ke Singapura, d1l. Namun kelanjutannya tersendat. Padahal salah satu cara untuk mengatasi permasaiahan peternakan di Indonesia adalah mengekspor temalk dan hasil‑hasil ternak. Dalam jangka pariang ekspor merupakan salah satu altematif untuk menstabilkan harga produk ternak di Indonesia.
Untuk menghadapi peluang seperti itu, serta untuk mempercepat perkembangan industri petem*akan, diperlukan sekali untuk memantapkan tahap konsolidasi peternakan agar bisa memasuki tahap ketangguhan dengan semua aspek peternakan yang lebih mantap. Penataan ke dalann‑dalam arti aspek teknis, organisasi, peraturan, sistenn pengawasan, pembinaan dan penciptaan kondisi usaha yang merangsang pemindahan modal dari luar ke dalam lebih lancar ‑ sudah merupakan keharusan agar bisa diraih peluang tersebut. Apabila kita kurang berhasil dalam penataan ini seperti yang terjadi saat ini, maka peluang ekspor akan jatuh ke negara lain.
Langkah awal dalam konsolidasi adalah mengumpulkan data yang akurat. Hal ini memerlukan kejujuran pihak‑pihak yang terkait. Data harus dikumpulkan antara lain jumlah pabrik pakan ternak dan pembibitan, dan total produksi yang dijual ke pasar, kebutuhart anak ayam dan pakan di tingkat produsen hasil ternak. Hal ini berkaitan erat dengan keseimbangan antara. jumlah suplai dengan tingkat kebutuhan. Data lain yang juga penting adalah tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk ternak. Hal ini berkaitan erat dengan penentuan jumlah produksi yang harus dihasilkan peternak. Selama ini, karena data yang akurat belum ada, maka sering terjadi kelebihan suplai bibit, misalnya, yang membuat harga bibit iatuh. Namun sebaiiknya sering pula terjadi kelangkaan bibit sehingga harga bibit naik drastis. Namun di sisi lain, harga ransum pabrik melonjak terus. Akhimya, harga produk ternak pun menjadi berfluktuasi sehingga peternak mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.
Hal lain yang perlu ditata adalah aspek pemasaran. Baik pemasaran telur, daging dan susu yang sasarannya bisa dikaitkan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat maupun kegiatan ekspor non migas, sejauh ini belum ditangani secara optimal. Kondisi pemasaran yang ada sekarang ini masih diperlukan pendekatan baru yang lebih dinamis, yaitu pendekatan yang arahnya membina pasar yang sudah terbentuk serta merintis pasar baru yang masih terbuka peluangnya baik di dalam maupun di luar negeri. Di era otonomi daerah ini, maka diperlukan pemetaan dan penataan jalur pemasaran.
Sikap konsistensi terhadap kesepakatan yang telah diambil juga sangat penting. Kita tidak boleh membatalkan kesanggupan mengirim komoditas yang telah disepakati disebabkan ada negara lain yang memberikan harga yang lebih tinggi atau karena harga di dalam negeri sedang membaik. Sikap tak konsisten ini pemah terjadi pada ekspor babi beberapa tahun yang lalu, yang berakibat terhambatnya kegiatan ekspor komoditas tersebut pada kesempatan lain. Memanfaatkan peluang ekspor secara berkesinambungan ini tampaknya menjadi semakin sulit mengingat krisis yang terjadi saat ini justru berakibat secara langsung dengan gulung tikamya perusahaan peternakan di Indone­sia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus menambah impomya dan semakin rumit karena daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga daiam jangka panjang dapat menurunkan mutu generasi penerus.
Sumberdaya pakan
Ongkos produksi yang berasal dari pakan merupakan bagian terbesar yaitu sekitar 50‑80% dari total biaya produksi tergantung kepada jenis ternak yang dipeliharanya dan efisiensi manajemennya. Oleh karena itu banvak usaha dilakukan untuk mendapatkan pakan yang murah tanpa mengurangi nilai gizi, tidak bersaing dengan manusia dan cukup tersedia. Sumber alam berupa bahan baku pakan baik jenis maupun jumlahnya cukup besar, namun usaha ke arah pemanfaatannya masih mengalami banyak hambatan. Sampai sekarang ini pabrik pakan memakai  bahan baku utama jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Sebetulnya sudah ada usaha penggantian bahan pakan utama tersebut oleh pabrik palkan, namun temyata harga pakan tidak juga turun. Ini berarti ada faktor dominan lain yang perlu diindentifikasi.
Namun demikian, bukan berarti peningkatan bahan baku utama atau penggantian bahan baku utama tersebut kemudian ditinggalkan. Peternak kecil, dapat menyusun pakannya dengan menggunakan bahan pakan yang banyalk tersedia di daerahnya. Memang saat ini banyalk peternak yang telah memodifilkasi pakannya dengan mencampur konsentrat pabrik dengan jagung dan dedak. Sebenamya telah banyak penelitian di bidang nutrisi dan makanan ternak yang dapat ciaplikasikan bailk pada pabrik pakan ternak maupun di tingkat masyarakat peternak. Banyak hasil penelitian yang tertumpuk saja di perpustakaan.
Selain peninglkatan efisiensi manajemen, maka perlu dilakukan upaya penjajagan kemungkinan pengalihan jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan. Bahan‑bahan tersebut dapat berupa limbah industri atau limbah pertanian atau bahan­bahan yang tidak bersaing dengan manusia. Hal ini memang memerlukan proses yang cukup lama dan berkaitan erat dengan beberapa pihak yang tidak mau dirugikan. Beberapa pendekatan perfu dilakukan. Juga dituntut kejujuran pihak pabrik pakan ternak. Jika mereka telah menggunalkan bahan yang lebih murah, maka diharapkan mereka mau menurunkan harga pakannya.
Ada dua aspek dalam hal penekanan biaya pakan, yaitu aspek telknologi dan tataniaga. Dalam aspek teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebutuhan gizi yang sekarang dianut masih dapat diturunkan. Aspek tataniaga pakan ternak juga memegang peranan penting. Masalah tataniaga bahan baku pakan ternak misalnya, penyempurnaan akan mempunyai arti yang besar. Usaha ke arah itu sudah dilakukan oleh pemerintah misainya dengan diserahkannya kembali pembelian jagung dan tepung ikan oleh BULOG kepada pihak swasta, artinya swasta bisa membelinya langsung dari pasar luar negeri. Namun sejauh mana hal ini dapat menekan biaya pakan masih belum diketahui.
Penurunan mutu produk
Seringnya terjadi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, perusahaan pakan, maupun pembibitan, ditinjau secara global dari aspek pengembangan industri, maka kemungkinan yang menjadi permasalahannya yaitu akibat kondisi struktur industri yang belum berkembang secara seimbang. Artinya yang baru berkembang adalah sektor industri proses produksi dan sarana produksi, sedangkan sektor industri pasca produksi belum mengalami perkembangan yang berarti.
Berkembangnya industri pasca produksi merupakan salah satu pengendali dan stabilitas harga hasil ternak, dan dapat sebagai sektor pengaman hasil ternak sehubungan bahwa hasil ternak termasuk produk yang mudah dan cepat rusak. Disamping itu juga diketahui bahwa sektor tersebut dapat sebagai sektor peringkat nilai tambah produk ternak.
Pengelolaan pasca panen sangat penting untuk menjaga mutu produk ternak. Penanganan yang kurang tepat akan menghasilkan kerugian besar. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu terjadi pembuangan susu karena tidak diterimanya susu oleh pabrik karena tidak memenuhi syarat. Untuk menjaga kestabilan harga, maka susu dibuang. Jika industri pengolahan susu pada tingkat rumah tangga telah berkembang, mungkin hal im tidak perlu terjadi. Demikian pula perlu perbaikan penanganan susu di tingkat peternak dan koperasi untuk mempertahankan mutu sekaligus perbaikan mutunya. Kerusakan susu pada KPBS Pengalengan pada tahun 1988 sekitar 3% dari jumlah susu yang diterima.
Produk ternak lain yaitu telur, penanganan pasca produksinya juga masih kurang diperhatikan. Menurunnya mutu telur dipengaruhi oleh waktu dan kondisi penyimpanan. Manajemen pasca produksi daging juga masih belum memadai, disamping mutunya belum disesuaikan dengan standar intemasional. Banyak ternak yang dipotong karena sudah afkir balk sebagai ternak kerja, ternak perah atau temalk khusus diambil dagingnya. Demikian pula pada ayam potong belum adanya keseragaman berat ayam yang dipasarkan, disamping belum ketatnya permintaan mutu karena konsumen pada unnumnya belum memperhatilkan mutu secara serius melainkan hanya didasarkan harganya yang murah. Kini sudah saatnya ‑ jilka tidak mau dianggap terlambat ‑ dunia peternakan mengembangkan industri pasca produksi untuk menstabilkan harga, disamping adanya usaha peningkatan mutu dan merebut pasar dan efisiensi usaha.
Produktivitas ternak
Sebagian besar peternakan merupakan peternak kecil. Petemalkan ralkyat tersebut pada umumnya mempunyai ciri‑ciri berupa rendahnya tingkat keirampilan, keciInya modal usaha, belum digunakannya bibit unggul ‑ terutama pada peternakan ayam buras, sapi, kambing, domba dan kerbau–, keciinya ternak Yang produktif, dan belum sempumanya cara penggunaan pakan sehingga produksinya rendah. Hasil produksi yang berasal dari peternakan masih di bawah hasil produksi dari perusahaan.
Bagi petemalk rakyat ada tiga masalah utama, yaitu rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil temalk. Dari segi bibit, masih banyak temalk lokal yang tidak unggul, sering kemajiran, mutu pejantan dan betina yang rendah d1l. Kemajiran ini disebabkan oleh corpus luteum persisten, hipofungsi ovarium, endometritis. Ketidaksuburan sapi‑sapi betina di Indonesia belum banyak diteliti, tetapi kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan pakan yang menyolok, kelainan fisiologik‑anatomik dan kelainan patologi saluran kelamin betina dan merajalelanya penyakit kelamin menular khusus.
Untulk meningkatkan mutu genetik ternak, maka pemerintah melakukan impor ternak dan semen, bahkan embrio transfer, disamping memperbaiki ternak lokal yang berpoten si seperti sapi Bali. Namun, beberapa kasus impor ternak, misalnya sapi perah, kita tidak bisa memilih sapi yang benar­benar sapi terbaik di negara tersebut. Kita hanya bisa mengambil sapi pada suatu ranch yang telah disediakan tanpa dapat memilih. Ini berarti yang diimpor bukan sapi unggul di negara tersebut, melainkan campuran dari berbagai kualitas. Ternak dan semen impor dikawinkan dengan sapi lokal dengan harapan mampu memperbaiki mutu genetik sapi lokal. Pemerintah melalui program Gerbang Serba Bisa telah melakukan program pembibitan di tingkat pedesaan. Namun, sejauh ini keberhasilan tentang proyek tersebut masih dipertanyakan. Hasil pengamatan pendahuluan di Bengkulu misalnya, proyek tersebut tidak tampak mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi lokal.
Selain perbaikan faktor genetik, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pakan dan manajemen serta tatalaksana pemeliharaan. Meskipun secara genetik ternak tersebut mempunyai potensi produksi yang tinggi, namun jilka faktor­faktor lain yang mempengaruhl produktivitas kurang diperhatilkan, maka potensi yang tinggi itu tidak akan tercermin dilapangan.
Kemitraan vs koperasl mandiri
Permasalahan lain yang juga penting perlu mendapat perhatian adalah lemahnya kelembagaan petemalk. Meskipun telah dibentuk kelompok‑kelompok usaha, koperasi d1l., namun pada kenyataannya fungsi kelembagaan peternak masih lemah. Salah satu sebabnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Koperasi memang merupakan wadah yang tepat bagi peternak. Tetapi koperasi yang bagaimana yang harus dibentuk ? Pada hemat penulis, maka koperasi harus mampu menjadi badan usaha yang mandiri secara nasional. Koperasi mandiri ditandai dengan antara lain kemampuannya mengelola usaha secara profesional dan mempunyai “bargaining power”.
Cara lain untuk peternak kecil mampu eksis ‑ jika mereka belum mampu mendirikan koperasi mandiri ‑, mereka dapat melakukan “kemitraan” dengan pengusaha besar. Kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu mengembarigkan peternakan di Indonesia serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak itu sendiri.
Isu lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kegiatan peternakan dapat menekan sekecil mungkin polusi yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, usaha peternakan dituntut untuk menciptakan usaha yang “ramah lingkungan”
Kesimpulan
Dari uraian di atas, problema peternakan harus segera mendapat penanganan serius. Pemecahan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Dari segi aspek pengembangan, maka perlu dikembangkan industri pasca produksi, disamping memperbaiki industri sarana produksi dan industri proses produksi. 2. Dilakukan efisiensi usaha di semua sektor peternakan, sehingga memberikan keuntungan yang memadai di pihak proses produksi dengan harga hasil ternak yang dapat dijangkau oleh sebagian besar konsumen. 3. Dari segi pemasaran, perlu direalisasikan ekspor ternak dan produk ternak, disamping menggali potensi konsumen dalam negeri dengan menciptakan produk ternak dengan standar intemasional. 4. Dilakukannya pembenahan secara total di seluruh kegiatan peternakan. 5. Adanya kerjasama yang saling menguntungkan di semua pihak yang bergerak di bidang peternakan. 6. Menciptakan usaha peternakan terpadu, agar usaha tersebut dapat menimbulkan tingkat polusi yang minimal. 7. Memperbaiki kelembagaan peternak. (Pernah dimuat di Poultry Indonesia edisi Nopember 2000)